Jakarta – Pemerintah menyiapkan sederet stimulus untuk mendorong dunia kerja sekaligus memastikan upaya menjaga lingkungan. Beberapa denah ini ditujukan buat mengerem permasalahan lingkungan seiring dengan maraknya kemajuan teknologi dalam dunia usaha.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan, salah satu di antaranya yang sudah berlangsung yakni insentif fiskal. Dalam hal ini, pemerintah menampilkan dispensasi pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dengan teknologi yg ramah lingkungan, energi terbarukan, dan penghematan limbah.
“Kemudian pemberian pembiayaan atau green financing. Pemerintah lewat bank dan forum keuangan menawarkan denah pembiayaan hijau dengan suku bunga rendah untuk proyek lingkungan seumpama energi terbarukan, efisiensi energi, penghematan limbah,” papar Hanif dalam program peluncuran bursa Perdagangan Karbon Internasional, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Lebih lanjut, Hanif juga menerangkan adanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), terbuat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya, Hanif bilang BPDLH akan makin meluas dalam menanggulangi pendanaan penanganan lingkungan hidup.
“Penyediaan dana buat proyek konservasi, rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran dan agresi mitigasi yg lain bisa kalian kerjakan lewat BPDLH. BPDLH ini juga selaku forum untuk menyalurkan dukungan-dukungan internasional,” tambahnya.
| Baca juga: Trump Cabut Kebijakan Biden soal Kuba & Tepi Barat! |
Ada pula, Hanif bilang, kredit kerja keras hijau yg menjadi salah satu pilihan pembiayaan bersubsidi bagi kerja keras mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sedang kesibukan ramah lingkungan seumpama daur ulang, energi terbarukan, atau konservasi.
“Kemudian insentif non-fiskal, ini yang kalian lakukan, yakni dengan menampilkan penghargaan Proper. Proper ini penting bagi green label dari entitas usaha, yang mempermudah beliau buat memajukan harga dan fasilitas pasar,” terangnya.
Lalu, ada pula fasilitas perizinan buat perusahaan yg menerapkan tolok ukur lingkungan tinggi, dengan memperoleh fasilitas dan prioritas untuk percepatan proses perizinan.
“Berikutnya yaitu denah pendanaan karbon. Karena setiap langkah menuju peduli lingkungan, ada harganya. Ternyata mampu dikuantifikasikan, sehingga kemudian secara adil bisa dijalankan transaksi. Kemudian, kemitraan dengan pemerintah,” tandasnya.bpdlhhanif faisol nurofiq
Leave feedback about this