Jakarta –
Ketua Generik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya evakuasi Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, tergolong industri tekstil dan produk tekstil (TPT), biar problem serupa tidak terulang.
“Ini ketika-saat buat memperbaiki manajemen industri dan jual beli nasional. Tujuan besamya buat melindungi dan mempertahankan stabilitas perekonomian nasional biar kemajuan ekonomi betul-betul untuk kemakmuran dan kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Anindya Bakrie dalam informasi resmi, dikutip, Minggu (3/11/2024).
Anindya yakin pemerintah mulai mengambil langkah bijak menurut undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi segera. Anindya sendiri telah mengerjakan kajian dan komunikasi secara intens dengan banyak sekali pihak terkait, tergolong Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).
“Hegemoni pribadi mampu membuat kebisingan di dunia jerih payah dan menjadi budbahasa hazard yg mengakibatkan reaksi negatif untuk pelaku industri yg lain,” ujarnya.
Agar evakuasi Sritex menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, menurut Anindya, ada tiga prinsip yang mesti dipegang. Pertama, mesti mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan aturan yang berlaku.
| Baca juga: Airlangga Pastikan Tidak Ada Bailout bagi Sritex! |
Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghalangi industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap sanggup menyediakan dampak kasatmata dalam perekonomian nasional.
Ketiga, stakeholders (pemangku kepentingan) di industri dan jual beli TPT, baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini.
“Tiga middle ground (jalan tengah) ini barus menjadi landasan segala pihak untuk mengambil penyelesaian yg terbaik.” tutur dia.
Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah menghalangi kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu mulai mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.
“Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat mesti dilindungi. Kami juga menghimbau dunia jerih payah mengedepankan hal ini di atas urusan laba bisnis,” tegas dia.
Di segi yang lain, kata Anindya, banjir produk aneh baik ilegal maupun legal yg mematikan industri dalam negeri, utamanya jerih payah mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mesti dicegah.
“Perspektif nasionalisme yaitu semangat yg terus digalakkan Presiden Prabowo,” ujar dia.
Anindya menegaskan, peraturan yg tumpang tindih dan tak adanya kepastian aturan mesti secepatnya diselesaikan, tergolong problem bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor materi baku, perizinan berupaya dan lingkungan serta regulasi yg yang lain yang menghambat.
“Jika ini diselesaikan, produk nasional mulai memiliki posisi yg baik, bahkan dapat berkompetisi di level global,” ujar dÃa.
Anindya mengungkapkan, Kadin Indonesia mulai menyediakan masukan terhadap pemerintah dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin mulai mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan penyelesaian tersebut terhadap pemerintah bagi menemani pemulihan dan kemajuan industri TPT nasional
“Kedua, Kadin menemani industri TPT bagi mempertahankan tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga,” terang dia.
Lebih lanjut Anindya juga mulai turun tangan bagi mengerjakan empat hal. Pertama, mengerjakan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang yg lain yg diperlukan bagi para pelaku industri tekstil biar memiliki daya saing di level global dan selalu bertumbuh.
Kedua, Kadin mulai mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting biar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, sanggup mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.
Ketiga, Kadin mulai menemani advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait biar industri TPT nasional kembali berdiri dan menjadi pemain global.
Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan memajukan inovasi dan teknologi guna memajukan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri,” tutur Anindya.
Anindya menambahkan, selain industri TPT, Kadin menentukan akan menemani evakuasi industri dalam negeri yang rentan bagi industri lain. “Terakhir, Kadin Indonesia mulai mengerjakan kajian strategis dan advokasi bagi menentukan langkah yang diambil sempurna dan terukur,” ujar dia.
Mengurai Benang Kusut
Anindya mengemukakan, banyak pihak terkait yg perlu disinergikan dalam evakuasi industri tekstil nasional. Masing-masing pihak memiliki tugas dan fungsi masing-masing yg spesifik dan strategis,
Dia menjelaskan, Kemenko Perekonomian berperan dalam fungsi koordinatif lintas kementerian ekonomi, Kementerian Perdagangan dalam hal regulasi jual beli produk impor maupun percepatan perjanjian jualan internasional. Kementerian Perindustrian dalam hal regulasi perindustrian, izin industri aneh di dalam negeri dan peraturan teknis.
Sedangkan Kementerian Keuangan (terutama Ditjen Bea dan Cukai) berperan dalam penerapan BM dan PPN bagi santunan produk dalam negeri di pasar lokal. Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja berperan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha.
“Ada pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Agunan Produk Halal (BPJPH), dan forum yg lain yang berperan dalam sertifikasi produk. Lalu ada perkumpulan sektor industri yg berperan dalam menjembatani pemerintah dan pelaku industri,” ucap Anindya.
Anindya mengatakan, Kadin Indonesia mampu berperan menjalin komunikasi dan duduk bareng buat mencari penyelesaian dari permasalahan yg ada. Sejumlah gunjingan turunan yang mesti diantisipasi terkait. penataan karut-marut industri manufaktur dalam negeri di antaranya gunjingan perpajakan, tergolong BM. PPN. pajak ekspor (PE), ketenagakerjaan dan lainnya.
Lainnya merupakan gunjingan keberpihakan terhadap UMKM lokal, tergolong soal permodalan dan regulasi, gunjingan digitalisasi, tergolong e-commerce dan gempuran produk aneh yg menghancurkan rantai pasok. “Selanjutnya gunjingan over buatan dan barang impor China yg dilematis dengan positioning hubungan mancanegara Indonesia- China,” tutur Anindya.
Di segi yang lain, kata Anindya, ada gunjingan aturan terkait kesibukan jualan dan industri yg mungkin membuat kerugian negara, gunjingan lingkungan yang mungkin muncul akhir kesibukan industri, gunjingan sosial kemasyarakatan, tergolong pola hidup yang mengedepankan merk luar negeri, budaya jastip (jasa titipan), dan lainnya.
“Posisi Kadin merupakan menjadi teman pemerintah buat menghadapi tantangan yg ada, sekaligus teman dunia jerih payah untuk mendapat kepastian investasi dan bisnis yang lebih sehat. Tujuan tertingginya merupakan ikut berkontribusi pada kemajuan ekonomi nasional, menentukan rakyat Indonesia lebih sejahtera dan sejahtera,” tegas Anindya Bakrie.
Lihat Video: Jurus Pemerintah Selamatkan PT. Sritex
industri tekstilsritexkadin indonesiaperekonomian nasionalregulasi industripenyelamatan perusahaanprabowo subiantoumkminvestasikomunikasi pemerintah
Leave feedback about this