Jakarta –
Produsen otomotif asal Jepang menyerupai Toyota dan Suzuki baiklah seandainya pemerintah kembali menerapkan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk kendaraan beroda empat penumpang. Sebab, acara tersebut diyakini dapat memulihkan pemasaran kendaraan yg sedang lesu-lesunya.
Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan, pihaknya selaku produsen telah sedang sejumlah cara untuk mengembangkan pemasaran kendaraan beroda empat nasional yg sedang drop. Mulai dari pemberian paket kredit murah, memperkuat aktivitas dealer dan launching produk-produk baru.
| Baca juga: Thailand Kasih Tambahan Insentif bagi Mobil Hybrid |
Namun, Anton menegaskan, langkah tersebut tetap mesti diikuti dengan insentif khusus dari pemerintah. Sebab, bagi meraih target 1 juta unit setahun masih sungguh jauh.
“Jadi aku rasa baik juga ya, kalian juga lewat GIIAS ini mengimbau pemerintah menyaksikan dari market yang mengalami penurunan tajam. Meski festival menyerupai GIIAS ini positif, namun pasti saja bagi mengejar-ngejar market 1 juta masih cukup jauh ya,” ujar Anton dikala dijumpai di ICE BSD, Tangerang Selatan.
“Jadi cita-cita kita bergotong-royong market butuh di-support juga, sebab market domestik utama buat industri otomotif nasional, sebab banyak pekerja yang perlu pinjaman pemerintah,” tambahnya.
 Toyota di GIIAS 2024. Foto: Ridwan Arifin/detikOto |
Senada dengan Anton, Minoru Amano selaku Kepala Negara Direktur PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga menganggap, relaksasi PPnBM baik untuk penyelesaian jangka pendek. Sebab, di masa dulu, relaksasi sejenis terbukti sukses buat mengembangkan pemasaran kendaraan beroda empat yg sedang lesu akhir pandemi.
“Kami sih memandangnya pemerintah mengerti kondisi otomotif yang stagnan. Itu impact-nya bukan ke kalian selaku produsen, namun juga ke supplier-supplier kami. Makanya dengan adanya insentif itu, kita yakin efek baiknya ke banyak pihak,” tutur Amano dikala sesi langsung interview di ICE BSD, Tangerang Selatan.
“Jadi kalian berpikir, jikalau hukum itu nanti diberikan bagi model-model ber-TKDN tinggi, itu mulai lebih baik ya. Kalau Suzuki kan ada Ertiga, XL7 dan Carry yang TKDN-nya sudah 80 persen ya. Kalau ada insentif menyerupai itu tentu akan memunculkan efek bola salju buat kemajuan ekonomi,” tambahnya.
Meski demikian, kata Amano, insentif sejatinya ialah penyelesaian jangka pendek. Sehingga pemerintah dan produsen tetap mesti mencari cara untuk acara jangka panjang.
 Presiden Direktur (Presdir) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Minoru Amano Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto |
Dulu, di ketika dunia melakukan dilanda krisis ekonomi tahun 2009, pemerintah di sejumlah negara tergolong Eropa menampilkan insentif sejenis untuk mengembangkan pemasaran kendaraan beroda empat yang merosot tajam. Permintaan kendaraan gres langsung melejit total di awal-awal, tapi turun parah sehabis hukum ditarik pemerintah.
“Jadi peluangnya itu bukan insentif yg naik sementara, namun kebijakan itu dapat menghasilkan siklus yang berkelanjutan. Konsisten,” ungkapnya
Gaikindo Usul Relaksasi PPnBM Diterapkan Lagi
Sebelumnya, Gaikindo mengaku sudah menganjurkan pemerintah perihal acara relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk kendaraan beroda empat penumpang. Insentif tersebut diyakini bisa mengembangkan pemasaran kendaraan beroda empat yg melakukan drop.
Relaksasi PPnBM bagi kendaraan beroda empat penumpang sempat dipraktekkan di ketika pandemi melanda Indonesia, tiga tahun lalu. Ketika itu, insentif tersebut diperlukan mampu mengembangkan minat pelanggan dalam berbelanja kendaraan baru.
“Kita minta terhadap pemerintah gampang-mudahan ada insentif sementara menyerupai dikala Corona dahulu. Yaitu, penghematan atau pembatalan PPnBM bagi kendaraan beroda empat yg dibuat di dalam negeri dengan TKDN tinggi menyerupai 60 persen ke atas. Supaya harga terjangkau,” ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto.
Menurut Jongkie, ide tersebut sebaiknya bisa dilaksanakan pemerintah. Sebab, yang dibebaskan hanya PPnBBM. Sementara pajak-pajak yang yang lain masih tetap ada.
“Satu aku tambahkan bahwa kami tidak meminta uang. Justru kita akan mengembangkan pendapatan sebab yg dihapus dan dikurangi hanyalah PPnBM saja. Sedangkan PPN, BBnKB, tetap dibayar. PKB juga dibayarkan,” kata dia.
Penjualan Mobil Drop
Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pemasaran kendaraan beroda empat secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari hingga dengan Juni 2024 tercatat cuma 408.012 unit.
Capaian sepanjang Januari-Juni tersebut minus 19,4 persen dibandingkan periode sama tahun kemudian yg meraih 506.427 unit.
Produksi kendaraan beroda empat di Tanah Air pun ikutan anjlok. Pada semester satu 2024, buatan kendaraan beroda empat di Indonesia hanya 561.772 unit, turun 20 persen dibandingkan periode yang serupa tahun dulu. Pada periode sama tahun 2023, buatan kendaraan beroda empat meraih 702.144 unit.
Leave feedback about this