Guru Enrekang Protes Santunan Sertifikasi 3 Bulan Senilai Rp 24 M Belum Cair

Foto: Ilustrasi pemberian sertifikasi guru. (Ari Saputra / )

Enrekang –

Guru TK, SD, Sekolah Menengah Pertama di Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan pembayaran pemberian sertifikasi yang menunggak selama 3 bulan dengan nilai total Rp 24 miliar. Guru protes karena Pemkab Enrekang belum memberi kejelasan pembayaran pemberian tersebut.

“Menunggak satu triwulan atau 3 bulan. Itu tahun 2024 kemudian selama 3 bulan yang belum terbayarkan sertifikasi kami guru,” kata guru berjulukan Yenni Herman terhadap detikSulsel, Sabtu (12/4/2025).

Dia mengaku heran alasannya merupakan sebelumnya pembayaran sertifikasi guru tidak pernah molor. Hanya pada tahun 2024 kemudian pembayaran sertifikasi untuk periode Oktober-Desember tidak terbayarkan.

“Itu ji tahun kemarin yang 3 bulan menunggak. Sebelumnya tidak pernah begini,” jelasnya.

Yenni menyebut Pemkab Enrekang berargumentasi pembayaran pemberian sertifikasi terhambat karena kekurangan budget di saat dijalankan konferensi sementara waktu lalu. Para guru di saat itu diminta untuk bersabar menunggu.

“Katanya halangan tidak ada uang. Kami disuruh menanti untuk dibayarkan,” imbuh Yenni.

Dia menyebut budget pemberian sertifikasi untuk guru selama 3 bulan meraih Rp 24 miliar. Pemkab Enrekang prospektif akan secepatnya mengeluarkan duit sertifikasi selama 3 bulan yang menunggak tersebut.

“Itu totalnya sekitar Rp 24 miliar pembayaran sertifikasi guru TK, SD dan SMP. Kami tanyakan kapan dapat dibayarkan. Itu dijanji nanti dibayarkan. Katanya nanti dibayarkan kalau sudah ada dana yang hendak cair yang ditunggu,” bebernya.

Aliansi Guru Enrekang (AGE) sedianya sudah berjumpa dengan Bupati Enrekang Muh Yusuf Ritangnga dan jajarannya pada Kamis (10/4) lalu. Setelah itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Enrekang Permadi berjanji akan secepatnya mengerjakan pembayaran.

“Itu aliansi guru dihubungi Pak Permadi mau bertemu. Makara ia jelaskan soal sertifikasi dan mengajak berjumpa dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati,” paparnya.

BKAD Enrekang di saat itu mengaku akan membayarkan pemberian sertifikasi guru secara bertahap. Tahap pertama akan dibayarkan 1 bulan kemudian sisanya akan menyusul dibayarkan untuk 2 bulan.

“Bapak bupati sudah perintahkan kalau cair dana yang dinantikan dalam waktu bersahabat yang Rp 9 miliar, maka itu yg diprioritaskan untuk mengeluarkan duit sertifikasi 1 bulan dulu,” ucapnya.

“Kemudian menanti lagi cair yang Rp 15 miliar itu juga diprioritaskan untuk sertifikasi yang 2 bulan lagi. Begitu penyampaian bupati dan wakil bupati terhadap kami,” tambah Yenny.

detikSulsel berupaya mengontak Bupati Enrekang Yusuf Ritangnga dan Kepala BKAD Enrekang Permadi terkait hal itu. Namun keduanya belum merespons konfirmasi wartawan.