Jakarta –
Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih ditentang oleh masyarakat. Selain soal sosialisasi, penolakan ini juga dinilai terjadi karena adanya gunjingan doktrin terhadap pemerintah dalam mengurus dana yg dihimpun dari masyarakat.
Padahal, Tapera sendiri ialah salah sesuatu kebijakan paling memungkinkan dikala ini buat menawarkan dana murah buat membiayai penyediaan perumahan bagi masyarakat. Belum lagi mengingat kesanggupan APBN menawarkan subsidi buat penyediaan perumahan selama ini juga sungguh kecil.
CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, beropini rendahnya doktrin penduduk mesti dibuktikan salah oleh pemerintah. Pemerintah diperlukan sanggup berbincang pola baik pengalaman mengurus dana yg dihimpun dari masyarakat. Hal ini mengacu terhadap sejumlah penyelewengan dana yang dihimpun dari penduduk pada problem Jiwasraya, Asabri, dan dana pensiun BUMN.
“Sebelum waktunya itu bahkan sebelumnya itu mesti dilaksanakan sosialisasi yg bagus. Pemerintah buat menghemat trust issue ini mesti ada bukti Tapera itu bekerja,” kata Ali dalam podcast Tolak Miskin ditulis Sabtu (8/6/24).
| Baca juga: Moeldoko Tegaskan Tapera Belum Jalan dan Tak Akan Ditunda |
Selain itu, Ali beropini bahwa pungutan sebesar 3% ini mampu dilaksanakan secara sedikit demi sedikit oleh pemerintah. Proses sedikit demi sedikit tersebut misalnya berupa subsidi dari pemerintah akan dari 1,5% apalagi lalu. Kemudian, secara perlahan dikurangi jumlah subsidinya. Ia menilai hal ini mulai menimbulkan rasa doktrin penduduk yang lebih besar.
“Yang kedua ini disarankan bertahap. Jangan tiga persen segera. Satu setengah persen disubsidi sebagian sama pemerintah. Nanti, hingga tahun berapa nanti tiga persen. Artinya, ada proses pembelajaran dan proses. Terus begitu, bagus. Jangan tiba-datang tiga persen,” kata Ali.
Ia juga beropini bahwa budget subsidi pungutan Tapera dapat diambil dari FLPP. Menurutnya, dengan cara menyerupai itu, penduduk akan merasa lebih tenteram dan lebih dihargai.
Ali juga beropini biar sosialisasi dan diskusi terus dijalankan ke aneka jenis pihak, menyerupai dengan stakeholder, manajer investasi, dan OJK. Ketiadaan diskusi dengan pihak-pihak yg bersentuhan dengan kebijakan Tapera ini dianggap menjadi salah satu penyebab besar ketidakpercayaan penduduk terhadap pemerintah.
“Itu seakan-mulai gunjingan itu tidak dianggap sama pemerintah dan mereka kian ragu-ragu dengan pengolahannya. Kaprikornus bertanya-tanya kok jadi dipaksa. Ini kan pemerintah mau ambil duit rakyat. Tapi kok diam-diam. Kaprikornus agak lucu,” kata Ali.
Leave feedback about this