Bagaimana Kabar Peta Jalan Jadwal 3 Juta Rumah, Ini Kata Ara

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Jakarta –

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buka bunyi terkait nasib peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ia menyebut dikala ini ia sedang mengupayakan adanya donasi likuiditas untuk pembiayaan kegiatan perumahan penduduk berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini ia sampaikan sehabis hadir dalam rapat tertutup bareng Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta.

“Emang sanggup berdiri rumah kalau nggak ada likuditasnya? Ini salah satu penyelesaian nggak? Ya, makanya masih berusaha. Berusaha bagaimana? Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu. Dengan APBN Rp 3 triliun mau bikin apa? Ini namanya solusi,” kata Ara, Rabu (20/2/2025).

Ia menyampaikan walaupun budget Kementerian PKP terbatas ditambah adanya efisiensi, Program 3 Juta Rumah tidak akan terganggu. Pihaknya tetap optimis sanggup meraih target tersebut dengan cara yang berlainan dengan sebelumnya.

“Kalau kita hanya pasrah aja, dengan anggarannya yang ada, kita kan gak boleh pasrah. Pak Prabowo minta kita tetap semangat, tetap optimis, kan gitu. Nah, ini bentuknya,” imbuh Ara.

Saat ini pihaknya bareng Kementerian BUMN, Kemenkeu, hingga Bank Indonesia tengah menggodok sketsa perihal donasi likuiditas. Ini merupakan langkah lanjutan Kementerian PKP sehabis Bank Indonesia menyatakan akan menampilkan pelengkap insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 80 triliun secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini selaku bentuk donasi buat merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

“Kami menawarkan kini merupakan Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara sedikit demi sedikit menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung kegiatan perumahan ini,” kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Kemudian, Program 3 Juta Rumah juga sudah menerima investasi dari Qatar. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Qatar siap membangun sekitar 6 juta rumah di Indonesia. MoU investasi sudah ditanda tangani di depan Presiden Prabowo di Istana Merdeka.

“Mereka sudah ngecek misalnya tanah yang ada dalam Setneg, dalam BUMN, dan dalam Kementerian Keuangan. Contohnya dalam wilayah Kementerian Keuangan, ada di Kalibata, yang perumahan (rumah dinas) DPR. Nah, dikasih daftarnya ke mereka, mereka cek. Itu kan MOU. Sesudah MOU, mereka mau ngecek dong ke lapangan,” kata Ara.

Lalu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sudah tidak dikenakan ongkos alias gratis. Begitu pula dengan Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB) juga sudah gratis.