Jakarta –
Setiap tahun menjelang libur Natal dan Tahan Baru (Nataru) pemerintah melarang truk sumbu 3 seumpama truk tronton beroperasi. Namun, bagi tahun ini, diperlukan truk pengangkut Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sanggup dizinkan tetap beroperasi.
Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Okky Krisna, mengungkapkan agar AMDK dikecualikan dalam aturan pelarangan terhadap truk sumbu 3 di saat libur Nataru mendatang. Menurutnya, AMDK itu di sekarang ini telah tergolong dalam keperluan strategis yang diperlukan penduduk di ketika ini.
“Kami dari kementerian perindustrian setiap tahun, di ketika mendapat masukan dari industri, kami menyurati ke Dirjen Hubdar. Kita telah menyurati Dirjen Hubdar buat AMDK agar disertakan dalam pengecualian dalam aturan pelarangan tersebut,” kata Okky di Jakarta, dikutip Rabu (27/11/2024).
Okky mengutarakan adanya ganjalan dari industri AMDK bahwa aturan pelarangan itu sungguh mengusik dari segi distribusi barang-barang mereka. “Apalagi jikalau waktu pelarangan yang dipraktekkan itu cukup lama. Itu memang cukup kokoh ke distribusi,” tuturnya.
Tapi, ia mengatakan Kemenperin akan selalu berupaya bagi dapat melakukan audiensi dan berkorespondensi terhadap pihak yg berwenang. “Kami mulai berupaya semampu kita beraudiensi terhadap pihak berwenang agar AMDK itu dimasukkan dalam pengecualian,” tukasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII dewan perwakilan rakyat Bambang Haryo Soekartono, menganggap kebijakan pelarangan terhadap truk-truk sumbu 3 atau lebih yang diberlakukan pemerintah ini cuma mulai membuat harga barang maupun komoditas di di ketika libur hari-hari besar menjadi mahal. Hal itu terjadi alasannya persediaan atau inventory yg ada di daerah-daerah berkurang.
“Bila terjadi kelangkaan barang maka harga barang tentu akan mahal dan mampu terjadi inflasi. Dan ini niscaya akan terjadi aturan supply dan demand, di mana keperluan pelanggan lebih banyak ketimbang supply-nya. Tentu yang dirugikan yakni penduduk dan negara,” ujarnya.
Seharusnya, menurut Bambang, pemerintah cukup melakukan pengaturan trafficnya saja. Misalnya, bagi lintasan menuju Jawa yg mampu dilalui lewat 3 jalur yakni Utara, Tengah, dan Selatan, itu dikontrol saja kendaraan-kendaraan mana yg mau melintas di sana. “Truk-truk sumbu 3 umpamanya dapat diarahkan di jalur Utara alasannya pribadi terkoneksi atau terintegrasi ke pelabuhan besar yang terletak di Jawa sebelah Utara.
Sedangkan kendaraan kecil dan sepeda motor bisa dilewatkan di jalur Tengah dan Selatan sehingga kepadatan mampu terbagi,” tukas caleg dewan perwakilan rakyat terpilih dari Dapil Jawa Timur I ini.
Sementara, buat jalur ke Sumatera, lanjutnya, jalur Barat mampu diarahkan bagi kendaraan kecil dan sepeda motor, sedang jalur Timur dapat digunakan buat jalur truk.
Selain itu, menurutnya, dapat juga dikontrol lewat pembagian waktu. Misalnya, transportasi truk dapat jalan pada malam hari hingga pagi hari. Sedangkan kendaraan kecil dan sepeda motor dapat jalan pada pagi hari hingga malam hari. “Sehingga tak berbarengan. Karena, jikalau berbarengan, itu muncul kepadatan yang membuat kemacetan,” katanya.
Lanjutnya, kiprah dari pemerintah dalam hal ini Kemenhub dibantu dishub-dishub di tempat dan kepolisian yakni secara tolong-membantu bagi mengarahkan kendaraan itu pada jalur-jalur yg tak padat. “Jadi bukan malah menghentikan atau melarang semua transportasi logistik truk sumbu 3 untuk semua Indonesia seumpama yang terjadi di saat ini. Padahal, selama ini juga yg terjadi kemacetan itu kan cuma di Jawa sebelah Utara,” katanya.
Dia mengutarakan jumlah truk di Indonesia ada 5 juta truk. Dari jumlah tersebut, truk sumbu 3 atau lebih itu banyaknya cuma sekitar 20% dari total truk yang ada di Indonesia. “Nah, kalau ini dilarang, akan mempunyai pengaruh pada kelangsungan buatan dan mulai mempunyai pengaruh terhadap perekonomian kami. Karena, mereka itu juga ikut melancarkan perputaran ekonomi kita. Jadi, kalau dihambat, perekonomian juga mulai terhambat,” ucapnya.
Dia memastikan baik pemudik dan truk-truk logistik mesti sama-sama diprioritaskan pada ekspresi dominan balik kampung di di saat libur hari-hari besar keagamaan. “Pemudik dan truk mesti keduanya jalan. Dua-duanya mesti jalan. Bukan salah satu dikorbankan,” ujarnya.
Katanya, jikalau hanya pemudik yg didahulukan mulai terjadi kesusahan barang di daerah-daerah. Begitu juga sebaliknya, kalau pemudik yang dikorbankan, pemudik kehilangan momen buat merayakan hari besar keagamaan di kampung halamannya. “Itu artinya, keduanya mesti bisa diakomodir bersamaan dan itu menurut aku mampu dilakukan,” ujarnya.
Jadi, tegasnya, perlu adanya kajian ulang bagi pengaturannya bagaimana cara melancarkan arus balik kampung yang bersamaan dengan arus barang/logistik. “Tidak boleh logistik berhenti. Di sebagian besar semua negara dunia, seluruh logistik mereka juga tetap jalan kok semua meski ada hari-hari besar keagamaan. Intinya, jikalau logistik berhenti maka perekonomian mulai berhenti juga,” tandas Bambang.
Tonton juga video: CCTV Detik-detik Truk Tronton Tabrak 6 Kendaraan di Slipi
Leave feedback about this