Jakarta –
Pemerintah bertujuan memperpanjang masa penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam metode keuangan dalam negeri dari minimal 3 bulan menjadi 1 tahun dengan persentase retensi dari paling sedikit 30% menjadi 100%.
Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko), Susiwijono Moegiarso mengatakan, hukum parkir dolar ini tidak akan menghalangi ekosistem kerja keras di Indonesia. Menurutnya, pergeseran hukum DHE SDA ini menjadi bab dari upaya mendorong perkembangan ekonomi sesuai yang dicanangkan.
“Ini kan kalian ingin mengendalikan kembali perihal DHE. Kalaupun besarnya jadi 100% 12 bulan, dijamin pemerintah tetap mempertahankan keberlangsungan kerja keras eksportir ini. Kenapa? Pemerintah bagi mendorong meraih perkembangan yang 8% itu kan andalannya, sesuatu konsumsi,” kata Susi terhadap wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
| Baca juga: Sektor Migas Dikecualikan dari Aturan DHE, Ini Alasannya |
Selain konsumsi, Susi juga menyampaikan investasi menjadi salah sesuatu elemen yang menopang perkembangan ekonomi. Begitu juga dengan ekspor, kata Susi, sektor ini menyumbang lumayan banyak pada elemen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
“Pasti kita mendorong ekspor, gak mungkin mengorbankan ekspor. Apalagi SDA itu ekspornya tinggi sekali, share-nya. Tiga yang penting dimisalkan, nikel, kerikil bara, sawit.
Itu paling besar itu, kontribusinya dapat sekian persen dari total ekspor kalian. Tiga itu paling dominan. Gak mungkin kita mulai mengusik keberlangsungan kerja keras para eksportir, gak mungkin,” tegasnya.
Sementara buat bunga pinjaman, Susi mengatakan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan instrumen yg menjamin besaran bunga pertolongan dengan selisih yang kecil. Menurutnya, instrumen ini dijamin lebih kompetitif daripada negara-negara yang lain.
“Sudah kita atur. Kolateralnya OJK juga ada setuju. Bahkan tidak dipertimbangkan di dalam BMPK, Batas Maksimum Pemberian Kredit, juga nggak masuk,” jelasnya.
Saat ini, Susi juga masih membahas duduk problem kredit itu bareng BI. Bahkan, Kemenko Bidang Perekonomian juga mulai mengundang para bankir bagi membahas ketentuan tersebut.
“itu kan BI sudah mempersiapkan skemanya dengan perbankan tadi. Kan selama ini instrument BI juga bunganya khusus, yang 7 instrumen itu. Itu telah dipikirkan semuanya,” tegasnya.
Susi menambahkan, ahad ini pihaknya juga mulai berjumpa dengan para usahawan bagi membahas duduk problem yg muncul dari hukum gres parkir dolar ini. “Nanti beberapa inisiatif yg mau kami diskusikan. Termasuk yg terkait dengan pembiayaan, keperluan dan semua biaya,” tutupnya.
Leave feedback about this